Ekonomi · Bab 2 APBD APBN

Mimin

24/08/2021 14:39:33

SMA 11 KTSP

Daftar Isi

Bab I Tenaga Kerja dan Pembangunan Ekonomi Bab 2 APBD APBN Bab III Pasar Modal Bab IV Perekonomian Terbuka Bab V Sistem Informasi dan Akuntansi Bab VI Persamaan Dasar Akuntansi Bab VII Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa

Halaman

Ekonomi SMA/MA XI

Sumber : Tempo

Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal atau sering disebut pendapatan nasional pemerintah. Besar

kecilnya pajak berpengaruh terhadap besarnya pendapatan pemerintah.

Bab II

Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Ekonomi SMA/MA XI

Peta Konsep

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat :

1. menjelaskan pengertian, fungsi, tujuan APBN dan APBD;

2. mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan

daerah;

3. mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang fiskal serta

mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

Tujuan Pembelajaran

Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah dan

Kebijakan Anggaran

APBN

APBD

Kebijakan

Anggaran

Pengertian

Dasar

Hukum

Sumber

Pendapatan

Pengeluaran/

Belanja

Fungsi

APBD

Pengertian

Fungsi

Landasan

Hukum

Tujuan

Sumber

Pengeluaran/Belanja

Negara

Terdiri atas

Meliputi

Ekonomi SMA/MA XI

Pemerintah turut campur tangan di dalam kegiatan perekonomian nasional.

Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan, memeratakan

pembagian pendapatan, menciptakan stabilitas perekonomian, menciptakan

lapangan kerja, dan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Kalian harus

mengetahui instrumen apa yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam

campur tangan perekonomian tersebut. Oleh karena itu, pelajarilah dengan

saksama bab ini!

anggaran, pendapatan, belanja, negara, daerah, fiskal.

Seperti halnya rumah tangga keluarga, negara

memerlukan pendapatan untuk membiayai kebutuhannya

dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, melalui

APBN pemerintah dapat melakukan prioritas kegiatan yang

tentu saja bertujuan untuk memakmurkan masyarakat.

Negara memerlukan anggaran, baik penerimaan maupun

pengeluarannya. Untuk negara Indonesia, anggaran negara

tersebut dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

Pada bab ini kalian akan mempelajari tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

APBN dan APBD

Pada subbab ini, kalian akan mempelajari tentang APBN

dan APBD. Uraiannya meliputi pengertian, fungsi, tujuan,

landasan hukum penyusunan APBN dan APBD.

1. Pengertian APBN dan APBD

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, yaitu suatu daftar yang berisi rencana

penerimaan dan pengeluaran negara Indonesia dalam jangka

Motivasi Belajar

Kata Kunci

Ekonomi SMA/MA XI

waktu satu tahun (dari tanggal 1 Januari sampai dengan

31 Desember). APBN terdiri atas dua sisi (pos), yakni pos

penerimaan dan pos pengeluaran. APBN merupakan

instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran

negara dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan. Di Indonesia, APBN disusun pemerintah

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan

ditetapkan dalam bentuk Undang-undang. Sedangkan APBD

adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, yaitu suatu daftar yang berisi penerimaan dan

pengeluaran negara Indonesia suatu pemerintahan daerah

dalam jangka waktu satu tahun (dari tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember), yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

(Gubernur/Bupati) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tingkat I/II.

2. Fungsi APBN dan APBD

Untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara

dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan

dan pembangunan, pemerintah diharapkan semakin berperan

dalam mengatur jalannya perekonomian.

Secara umum APBN /APBD memiliki fungsi alokasi,

distribusi, dan stabilisasi.

a. Fungsi Alokasi

Kegiatan ekonomi suatu masyarakat

akan lancar apabila tersedia prasarana

sosial (barang yang dipakai secara

bersama-sama), seperti jalan, jembatan,

pelabuhan, bandar udara, dan fasilitas-

fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu

untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas

tersebut tidak mungkin diadakan oleh

perorangan, perusahaan swasta, atau

secara ekonomis tidak disediakan oleh

sistem pasar, maka pemerintah ber-

kewajiban untuk membangun fasilitas-

fasilitas tersebut. Dari uraian di atas

dapatkah kalian merumuskan apa yang

dimaksud dengan fungsi alokasi? Fungsi

alokasi merupakan kebijakan yang

Sumber : infotol.astaga.com.

Gambar 2.1

Pembangunan proyek ini amat tergantung

pada jumlah anggaran yang disediakan.

Ekonomi SMA/MA XI

diambil oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang

sosial (barang yang dipakai secara bersama-sama) seperti jalan,

jembatan, fasilitas-fasilitas umum.

b. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi adalah kebijakan untuk dapat menim-

bulkan adanya tingkat pemerataan penghasilan/kesejahteraan

yang lebih baik.

Contoh pelaksanaan dari fungsi ini adalah dengan

penarikan pajak sebagian akan dikembalikan kepada masya-

rakat dalam bentuk subsidi/bantuan, melalui program-

program, misalnya Jaring Pengaman Sosial (JPS), Raskin,

pengobatan gratis, dan lain-lain.

Fungsi Stabilisasi

Kebijakan pemerintah untuk menciptakan stabilitas

ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan

menghindarkan adanya benturan-benturan antarkepentingan

ekonomi merupakan fungsi stabilisasi. Kebijakan ini misalnya

diarahkan untuk:

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi;

Mencapai kesempatan kerja yang tinggi;

Mencapai/mempertahankan tingkat harga yang pantas;

dan

Neraca pembayaran luar negeri yang sehat.

APBD mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi APBN

di atas, hanya saja lingkup wilayahnya hanya mencakup

wilayah daerah tingkat I dan tingkat II, di samping itu APBD

juga berfungsi untuk menggerakkan roda pemerintahan

daerah, menjaga eksistensi/tegaknya pemerintahan di daerah,

dan menggairahkan kegiatan perekonomian di daerah.

Apakah di daerah kalian sudah tersedia fasilitas–fasilitas umum secara

mencukupi. Jika belum, apa saja yang belum tersedia? Dari mana sumber

keuangan untuk memenuhi fasilitas–fasilitas umum tersebut? Diskusikan

dengan teman kalian!

Hasilnya dikumpulkan kepada bapak/ibu guru kalian!

Tantangan Belajar

Ekonomi SMA/MA XI

Kecakapan Vokasional

Pemerintah mengucurkan anggarannya untuk kepentingan pembangunan.

Nah, apakah kalian sudah dapat menikmati kucuran itu? Lakukan kegiatan

ekonomi yang dapat menguntungkan diri kalian dan masyarakat, dan

usahakan dapat menikmati fasilitas apa pun yang disediakan oleh

pemerintah. Tanyakan kepada guru kalian jika dijumpai kesulitan!

Dalam menggunakan dananya untuk pembangunan, pemerintah perlu

memerhatikan aspek keadilan. Jika tidak adil pasti menimbulkan

kecemburuan sosial. Nah, diskusikanlah dengan teman yang berbeda

agama, ras, atau suku; apakah alokasi dana oleh pemerintah saat ini sudah

adil?

Hasilnya dikumpulkan kepada bapak/ibu guru kalian!

3. Tujuan Penyusunan APBN dan APBD

Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman

untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam

pelaksanaan kegiatan produksi, perluasan kesempatan kerja,

pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kemakmuran

masyarakat. Sedangkan APBD disusun dengan tujuan untuk

mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat

mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan

ekonomi, dan peningkatan kemakmuran masyarakat di

daerah.

4. Landasan Hukum APBN dan APBD

Dasar hukum penyusunan APBN adalah sebagai berikut.

UUD 1945 pasal 23 ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun. Dalam

pasal tersebut dinyatakan bahwa anggaran pendapatan

dan belanja negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan

undang-undang, dan apabila DPR tidak menyetujui

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah

melaksanakan APBN tahun sebelumnya.

Kecakapan Sosial

Ekonomi SMA/MA XI

b .

Keputusan Presiden yang ditetapkan setiap tahun tentang

pelaksanaan APBN.

Adapun dasar hukum Keuangan Daerah dan APBD

adalah:

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah

(Bab VIII, pasal 78 s/d 86).

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Daerah disebutkan bahwa:

APBD ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat

satu bulan setelah APBN ditetapkan.

Perubahan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran.

Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat tiga bulan

setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

5. Kebijakan Anggaran

Kondisi perekonomian suatu negara setiap tahun

mengalami perubahan, oleh karena itu pemerintah perlu

menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan target dan

tujuan pembangunan perekonomian yang hendak dicapai.

Pada dasarnya, terdapat tiga jenis kebijakan anggaran yang

mungkin ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut

adalah:

a. Anggaran Surplus

Anggaran surplus adalah anggaran di mana jumlah

penerimaan lebih besar daripada pengeluarannya.

(penerimaan

> pengeluaran)

b. Anggaran Berimbang dan Dinamis

Anggaran berimbang dan dinamis adalah anggaran yang

jumlah penerimaan sama dengan anggaran pengeluaran, dan

diusahakan jumlahnya terus ditingkatkan dari tahun ke tahun

melalui peningkatan tabungan pemerintah.

Ekonomi SMA/MA XI

Anggaran Defisit

Anggaran defisit adalah anggaran yang jumlah

penerimaan lebih kecil dari jumlah pengeluarannya.

(penerimaan < pengeluaran)

Di bawah ini disajikan gambar tiga kemungkinan bentuk

anggaran.

Tiga Kemungkinan Bentuk Anggaran

6. Faktor-Faktor Penentu Besarnya APBD

APBD setiap daerah di Indonesia besarnya tidak sama,

hal ini tergantung dari sumber daya alam dan tingkat aktivitas

ekonomi yang ada pada daerah tersebut, misalnya suatu daerah

sumber alamnya melimpah, tanahnya sangat subur sehingga

pertaniannya berkembang baik, akan tetapi ada daerah yang

langka sumber alamnya, tanahnya tandus dan kering sehingga

pertanian kurang bisa berkembang. Di samping itu ada daerah

yang perekonomiannya maju, sehingga banyak investasi

ditanam di daerah tersebut, tetapi ada daerah yang perekono-

miannya kecil, dan investasi tidak banyak.

Kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda itu memengaruhi

tingkat pendapatan masyarakatnya, yang berakibat pada

penerimaan pemerintah daerah dari sektor pajak dan retribusi.

Secara menyeluruh potensi keuangan daerah, ditentukan oleh

hal-hal sebagai berikut.

a. Pertumbuhan Penduduk

Dalam hal-hal tertentu, besarnya penduduk dapat

memengaruhi tingkat pendapatan pemerintah. Sebab, jika

jumlah penduduk meningkat, maka objek pajak yang dapat

ditarik juga meningkat.

pengeluaran

anggaran berimbang

anggaran defisit

pajak

anggaran surplus

(G>T)

pengeluaran pemerintah

pendapatan

Ekonomi SMA/MA XI

b. Sumber Pendapatan Baru

Sumber Pendapatan Baru adalah adanya tambahan usaha

bisnis dari masyarakat. Dengan adanya penambahan investasi

yang dilakukan oleh masyarakat, akan dapat meningkatkan

penerimaan pajak dan retribusi oleh pemerintah.

Agar pemerintah memperoleh pajak pendapatan tinggi, pendapatan

masyarakat juga harus tinggi. Agar pendapatan tinggi, masyarakat harus

mempunyai semangat produktivitas yang tinggi. Nah, bagaimana cara

menumbuhkan semangat produktivitas tersebut? Diskusikan dalam

kelompok belajar kalian, dan hasilnya dikumpulkan kepada guru kalian!

Kondisi Awal Suatu Daerah

Struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat

menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya

pelayanan publik (

public

services

) dalam kuantitas dan kualitas

tertentu. Pada masyarakat agraris tuntutan akan tersedianya

fasilitas pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitasnya akan

lebih rendah daripada masyarakat yang berbasis pada industri.

Dengan kemampuan membayar pungutan dari masyarakat

industri/perkotaan akan lebih tinggi daripada masyarakat

agraris.

Kondisi awal suatu daerah sangat menentukan potensi

sumber penerimaan daerah.

Kondisi awal ini mencakup:

Struktur sosial, politik, dan institusional serta berbagai

kelompok masyarakat;

Komposisi industri yang ada di daerah tersebut;

Tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan; dan

Kemampuan administratif, kejujuran, dan integritas dari

instansi perpajakan pemerintah.

Untuk melihat kondisi awal suatu daerah, dapat dilihat

dari kontribusi sektor pertanian atau kontribusi sektor industri

pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah

tersebut. Semakin tinggi kontribusi sektor industri pada

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah,

berarti semakin tinggi potensi penerimaan daerahnya.

Semangat Produktivitas

Ekonomi SMA/MA XI

Sebaliknya, semakin tinggi kontribusi sektor pertanian pada

PDRB suatu daerah, maka akan semakin rendah potensi

penerimaannya

Mengapa demikian? Jika kontribusi sektor

industri pada PDRB tinggi, ini artinya daerah tersebut adalah

yang banyak terdapat industrinya. Sektor industri biasanya

sangat potensial dipungut/ dibebani berbagai pajak. Berbeda

dengan sektor pertanian yang sulit untuk melakukan

intensifikasi pajak karena keuntungan yang didapat petani

juga kecil.

Tahukah kalian berapa besarnya APBD di daerah kalian? Cermatilah

komponen penerimaan dan pengeluarannya. Analisislah dan berilah

masukan agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat.

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

d. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan

Usaha memperluas cakupan penerimaan daerah harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi.

Mengurangi tunggakan (wajib pajak).

Meningkatkan penetapan besarnya pajak dan retribusi

bagi wajib pajak.

e. Kenaikan Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB) Per Kapita Riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi

kemampuan seseorang untuk membayar

(ability to pay)

berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh

pemerintah.

Inflasi

Berpengaruh terhadap nilai penerimaan pendapatan pajak

atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omset

penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

Jika inflasi maka harga-harga naik sehingga nilai volume

penjualan naik, dan dampaknya adalah naiknya pendapatan

daerah melalui pajak.

Keingintahuan

Ekonomi SMA/MA XI

g. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sangat

tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau

retribusi yang tarifnya ditentukan secara

flat

(tetap), maka

penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

Penyesuaian tarif pajak dan retribusi ini perlu dilakukan

dengan hati-hati. Kegagalan dalam penyesuaian tarif terhadap

laju inflasi akan menghambat peningkatan penerimaan

daerah. Mengapa? Karena tarif yang terlalu rendah akan

membuat penerimaan asli daerah menjadi tidak optimal.

Sedangkan jika terlalu tinggi akan membuat investor enggan

masuk ke daerah tersebut atau masyarakat akan enggan

menggunakan fasilitas umum.

h. Pembangunan Baru

Peningkatan pendapatan juga dapat dilakukan dengan

pembangunan-pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang

baru, misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal,

perluasan bandar udara/pelabuhan, pembangunan jasa

pengumpulan sampah, pembangunan tempat rekreasi baru

dan penerimaan lainnya yang bersumber dari adanya fasilitas

baru.

Etos Kerja

Untuk memajukan perekonomian di daerah kalian perlu partisipasi

masyarakat. Nah, apa wujud partisipasi kalian? Lakukanlah bisnis walaupun

kecil-kecilan! Berkonsultasilah dengan orang tuamu atau gurumu!

Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah

Sumber penerimaan (pendapatan) negara merupakan

semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang

digunakan untuk membiayai belanja negara. Sumber-sumber

dan pengalokasian anggaran dapat dilihat dari susunan APBN

yang berlaku.

Ekonomi SMA/MA XI

Apabila dilihat dari pos-pos yang ada dalam APBN,

sumber penerimaan negara dapat diperinci sebagai berikut.

1. Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri terdiri atas:

a. Penerimaan perpajakan yang berasal dari:

Pajak Dalam Negeri, terdiri atas:

(a) pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non

migas,

(b) pajak pertambahan nilai (PPN),

(d) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),

(e) cukai, dan

(f) pajak lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas:

(1) bea masuk, dan

(2) pajak/pungutan ekspor.

b. Penerimaan bukan pajak yang berasal dari:

penerimaan sumber daya alam antara lain:

(a) minyak bumi,

(b) gas alam,

(d) perikanan.

bagian laba BUMN.

penerimaan negara bukan pajak lainnya.

2. Hibah

Hibah merupakan penerimaan bantuan yang tidak harus

dikembalikan kepada pemberinya.

Pengelolaan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah harus

dilakukan secara jujur. Mengapa demikian? Buatlah analisismu!

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

Kecakapan Personal

Ekonomi SMA/MA XI

Sumber penerimaan pemerintah daerah pada umumnya

terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.

b .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah,

hasil BUMD dan kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan, yang terdiri atas:

bagi hasil pajak/bukan pajak,

Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi bidang

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan

perikanan, serta prasarana pemerintah.

lain-lain pendapatan yang sah, yang terdiri atas:

(a)

pendapatan hibah,

(b)

pendapatan dana darurat.

Warta Ekonomi

ANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN MAKIN

DITINGKATKAN

(Oleh: Iyan Sofiyan (Staf Humas))

Fraksi Demokrat DPRD Kota Bogor

berharap, dalam rancangan perubahan

APBD Kota Bogor tahun 2006 anggaran

pelayanan kesehatan keluarga miskin

dapat ditingkatkan.

Dengan ditingkatkannya anggaran

pelayanan kesehatan keluarga miskin,

Pemerintah Kota (Pemkot) tidak perlu

utang kepada rumah sakit rujukan.

Apalagi, pendapatan pelayanan dari

retribusi pelayanan kesehatan juga

meningkat.

”Karena itu pelayanan kesehatan

bagi keluarga miskin benar-benar harus

dapat terjamin,” kata Juru Bicara Fraksi

Demokrat Mufti Fauqi dalam tanggapan

fraksinya mengenai perubahan APBD

Kota Bogor tahun 2006, dalam Sidang

Paripurna DPRD Kota Bogor yang

dipimpin Ketuanya H. Tb Tatang Muchtar

di Gedung DPRD setempat, Selasa (26/9).

Sementara itu Juru bicara Fraksi

Keadilan Sejahtera Teguh Rihananto

mengatakan, di sisi belanja terutama

belanja kegiatan ada beberapa pos yang

mengalami penambahan yang signifikan

dan juga pengurangan yang perlu

mendapatkan penjelasan antara lain

pengurangan biaya gaji dan tunjangan

pegawai tetap yang cukup besar di

Sekretariat Daerah yang mencapai Rp 4,2

miliar atau 45,1% dari anggaran sebelum-

nya.

Ekonomi SMA/MA XI

Fraksi Keadilan juga mempertanya-

kan mengenai penambahan bantuan

keuangan kepada organisasi Profesi

kemasyarakatan dan KPU yang cukup

besar yaitu Rp 7 miliar.

Menanggapi tanggapan-tanggapan

fraksi itu Walikota Bogor H. Diani Budiarto

mengatakan, peningkatan pendapatan

daerah dalam perubahan APBD Kota

Bogor tahun 2006 pada prinsipnya akan

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk

memperkuat pendanaan kegiatan-

kegiatan yang bertujuan mendukung

kelancaran jalannya program 4 prioritas

yakni pembenahan transportasi,

kebersihan, PKL (Pedagang Kaki Lima)

dan pengentasan kemiskinan. Hal ini

sejalan dengan rentra Kota Bogor 2004-

2009 dan tetap mengacu kepada Arah

Kebijakan Umum APBD Kota Bogor tahun

2006.

“Kami sependapat dengan tangga-

pan fraksi tentang perlunya ditingkatkan

pelayanan kesehatan bagi keluarga

miskin, sehingga dalam perubahan APBD

Kota Bogor tahun 2006 dianggarkan biaya

sebesar Rp 750 juta untuk mendukung

program pelayanan rujukan bagi keluarga

miskin.

Merespon Pesan

Bacalah berita dengan judul

ANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN

MAKIN DITINGKATKAN.

Analisislah apakah anggaran pelayanan

kesehatan memang perlu ditingkatkan?

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

Diharapkan dengan tambahan dana

program pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin bisa berjalan lancar

dan manfaatnya bisa dirasakan oleh

mereka yang sangat membutuhkan.

Tentang penggunaan biaya gaji dan

tunjangan pegawai tetap di Sekretariat

Daerah, Walikota menjelaskan, memang

perlu dilakukan berdasarkan biaya gaji

dan tunjangan pegawai tetap yang sudah

direalisasikan.

Mengenai besaran bantuan keuang-

an bagi organisasi profesi kemasyara-

katan, kata Diani, memang dibutuhkan

untuk mendukung dinamika aktivitas

organisasi kemasyarakatan yang cen-

derung terus berkembang. Sedangkan

bantuan untuk KPU pada perubahan

APBD kali ini tidak mendapatkan penam-

bahan anggaran.

(YAN)

Sumber:

http://www.kotabogor.go.id

berita.php?isi=743&page=1&cgiaction=

configdefault&vo=2&submenu=02

Ekonomi SMA/MA XI

Kebijakan Fiskal

Pemerintah dapat melakukan campur tangan ekonomi

melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal juga sering disebut

pendapatan nasional sisi pengeluaran, pasar barang, sektor riil,

sektor Keynesia. Kebijakan fiskal tersebut pelaksanaannya

mengacu pada faktor-faktor yang memengaruhi besarnya

pendapatan nasional yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran

pemerintah, ekspor, dan impor. Pengeluaran pemerintah

tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak, maka

pajak dan subsidi juga merupakan elemen kebijakan fiskal.

Pembahasan kebijakan fiskal kali ini tidak secara

keseluruhan, tetapi hanya mengenai pajak dan subsidi,

pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor.

1. Pajak dan Subsidi

Pajak (dilambangkan

) merupakan pungutan yang di-

lakukan oleh pemerintah kepada rakyat tanpa kontra prestasi

secara langsung. Sebaliknya, subsidi (dilambangkan

)

merupakan pemberian pemerintah kepada rakyat. Oleh

karena itu, boleh dikatakan bahwa subsidi merupakan pajak

yang negatif. Berangkat dari konsep inilah pembahasan tentang

pajak dan subsidi biasanya dijadikan satu. Pajak dan subsidi

dapat memengaruhi pendapatan nasional melalui pengu-

rangan/penambahan pendapatan masyarakat yang siap

digunakan untuk konsumsi. Pajak mengurangi daya beli

sedangkan subsidi menambah daya beli masyarakat.

Di lain pihak, pajak sebagai sumber pendapatan

pemerintah. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak (maupun

subsidi) berpengaruh terhadap besar pendapatan pemerintah,

dan pada selanjutnya memengaruhi pengeluaran pemerintah

(

Government

expenditure

, disingkat

a. Pajak

Pemungutan pajak dapat menurunkan pendapatan

nasional. Pajak dapat mengurangi daya beli konsumen

sehingga pasar produk menjadi lesu. Dampak selanjutnya

adalah menurunnya keuntungan produsen sehingga produsen

akan mengurangi produksinya. Di lain pihak, pajak yang

dibebankan kepada para pengusaha berdampak pada naiknya

biaya produksi sehingga harga jual produknya juga harus

dinaikkan. Hal ini akhirnya juga berdampak terhadap lesunya

Ekonomi SMA/MA XI

Berpikir Kritis

perekonomian. Dilihat dari sisi ini, pajak dapat menurunkan

aktivitas ekonomi masyarakat.

Pajak dapat menurunkan pendapatan nasional. Mengapa pemerintah tetap

saja melakukan pungutan pajak?

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

Di dalam teori ekonomi makro, pola pemungutan pajak

ada tiga macam yaitu:

(1) bahwa besar-kecilnya pajak dipengaruhi oleh pendapatan,

, misal besarnya pajak 10%, dari pendapatan, ditulis

= 0,1

;

(2) pajak yang tidak dikaitkan dengan pendapatan, besarnya

tetap,

, misal pajak sebesar Rp 5.000,00 per orang,

ditulis

= 5000;

(3) pajak yang unsurnya ada yang bersifat tetap dan ada yang

bersifat variabel (dipengaruhi pendapatan), persamaan

fungsi pajaknya

To +

, misal

= 5000 + 0,1

1) Tarif Pajak

Dalam contoh di atas,

= 10%. Untuk pendapatan

berapapun, pajaknya 10% dari pendapatannya. Apakah

besarnya

selalu konstans? Ada tiga macam kemungkinan

besarnya

, yaitu:

jika

meningkat dengan semakin meningkatnya tingkat

kelompok pendapatan, maka sistem pajaknya disebut

Pajak Progresif,

jika

konstan untuk setiap tingkat kelompok pendapatan,

maka sistem pajaknya disebut Pajak Proporsional,

jika

menurun dengan semakin meningkatnya tingkat

kelompok pendapatan, maka sistem pajaknya disebut

Pajak Regresif.

2) Pajak dan Perekonomian

Perekonomian dapat dipengaruhi oleh pajak yang

dipungut pemerintah. Konsumsi masyarakat dipengaruhi

pajak melalui penurunan daya konsumen. Perhatikan contoh

berikut ini!

Ekonomi SMA/MA XI

Sebelum ada pajak,

f (Y)

, tetapi setelah ada pajak

berubah menjadi

f(Yd)

di mana:

= konsumsi

–

atau

adalah penghasilan bersih yang siap

dibelanjakan, disebut

disposable

income.

( + )

( - )

Tanpa Pajak

Dengan Pajak

Contoh

Sebelum ada pajak, fungsi konsumsi,

= 500 + 0,75

Setelah ada pajak

= 100, maka fungsi konsumsinya berubah menjadi,

= 500 + 0,75(

–100).

= 500 + 0,75

– 75.

= 425 + 0,75

3) Automatic Stabilizer

Pajak yang mengandung persentase pendapatan sebagai

Automatic Stabilizer

fluktuasi pendapatan nasional. Pajak yang

mengandung persentase bermakna sebagai berikut.

jika pendapatan naik maka jumlah nominal pajak yang

dikenakan kepada masyarakat juga naik. Oleh karena itu,

pajak tersebut dapat mengerem laju peningkatan

pendapatan nasional,

jika pendapatan turun maka jumlah nominal pajak yang

dikenakan kepada masyarakat juga turun. Oleh karena

itu, pajak tersebut tidak mempercepat turunnya

pendapatan nasional karena pajaknya dikurangi.

Penjelasan di atas dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini.

_______

fluktuasi pendapatan tanpa pajak persentase

————— = fluktuasi pendapatan dengan pajak persentase

Ekonomi SMA/MA XI

b. Subsidi (F)

Tahukah kalian, apakah subsidi itu? Subsidi (biasanya

dilambangkan

) adalah pemberian tunjangan kepada

masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Pemberian

subsidi tersebut dapat berbentuk:

sumbangan kepada veteran dan pensiunan,

bantuan bencana alam,

bantuan kepada para penganggur dan penduduk miskin,

misal Bantuan Langsung Tunai untuk kompensasi

kenaikan harga BBM,

bantuan kepada anak-anak di panti asuhan,

subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada

perusahaan-perusahaan,

bea siswa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak

kurang mampu maupun anak berprestasi.

Subsidi merupakan pajak negatif, karena pemerintah

bukannya menarik uang dari masyarakat melainkan justru

memberikan uang kepada masyarakat. Subsidi tersebut

meningkatkan daya beli konsumen sehingga dapat

meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat, dan

dampaknya adalah meningkatnya pendapatan nasional.

Subsidi memengaruhi perekonomian melalui konsumsi

sebagai berikut.

Sumber :

Tempo

Gambar 2.2

Salah satu cara pemerintah untuk membantu masyarakat dalam

peningkatan daya beli adalah dengan menerapkan subsidi terhadap barang

kebutuhan pokok

Ekonomi SMA/MA XI

Kecakapan Akademik

Sebelum ada subsidi ,

(Y)

, tetapi setelah ada subsidi

berubah menjadi

C = f (Yd)

di mana:

= konsumsi

atau

adalah penghasilan bersih yang siap

dibelanjakan, disebut

disposable

income.

Sebelum ada subsidi, fungsi konsumsi,

= 500 + 0,75

Setelah ada subsidi

= 100, maka fungsi konsumsinya berubah menjadi,

= 500 + 0,75(

+100).

= 500 + 0,75

+ 75.

= 575 + 0,75

Mengapa pajak dapat menurunkan pendapatan nasional?

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

Contoh

2. Sektor Pemerintah

Pemerintah dapat melakukan campur tangan

perekonomian melalui pengeluaran pemerintahnya (biasanya

dilambangkan

). Pengeluaran pemerintah tersebut

bersumber antara lain dari penerimaan pajak dan subsidi.

Pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk pembelian

barang dan jasa oleh pemerintah, baik berupa pengeluaran

rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Besarnya pengeluaran pemerintah tidak dipengaruhi oleh

besarnya pendapatan nasional, tetapi besarnya pengeluaran

pemerintah dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasional

periode berikutnya. Pengeluaran pemerintah yang diterima

oleh masyarakat dapat meningkatkan daya beli konsumen;

sedangkan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk

membeli barang diterima oleh produsen. Produsen tersebut

dapat memperoleh keuntungan dan selanjutnya dapat

digunakan untuk ekspansi perusahaannya. Akibatnya,

aktivitas perekonomian menjadi meningkat.

Ekonomi SMA/MA XI

Naiknya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan

nasional. Mengapa demikian?

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

3. Ekspor dan Impor

Ekspor (biasanya dilambangkan

) dan impor (biasanya

dilambangkan

) merupakan sektor luar negeri yang turut

berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Ekspor adalah

penjualan barang ke luar negeri. Besarnya ekspor ditentukan

oleh pembeli di luar negeri sehingga pelaku dalam negeri tidak

dapat menentukan besarnya ekspor.

Naiknya ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional

karena dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dalam

negeri. Jika ekspor naik, maka faktor–faktor produksi dapat

diberdayakan, lapangan kerja dapat bertambah luas, dan

akhirnya dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Impor adalah pembelian barang dari luar negeri. Oleh

karena itu pada umumnya impor ini untuk konsumsi, maka

besarnya impor tergantung pada pendapatan nasional.

Adapun rumus dasarnya adalah

M = f(Y) = Mo + mY

di mana:

= pengeluaran impor

= otonomi impor

= impor

induced

MPM

Marginal Propensity to Import,

besarnya

Naiknya impor dapat menurunkan pendapatan nasional.

Mengapa? Dengan adanya impor menyebabkan produsen

dalam negeri menurun pasarnya, dan dengan impor tersebut

berarti ada kucuran dana ke luar negeri. Secara tidak langsung,

investasi di dalam negeri dapat menurun.

Kecakapan Akademik

Ekonomi SMA/MA XI

Berpikir Kritis

Mengapa ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional? Deskripsikan

proses pengaruh tersebut!

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan program pembangunan, sebelum

tahun anggaran berjalan berakhir, biasanya pemerintah

mengeluarkan RAPBN untuk tahun berikutnya. RAPBN

tersebut lalu diusulkan kepada DPR untuk dibahas, direvisi

untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-undang APBN

untuk tahun berikutnya (depan). Dalam APBN tersebut

terdapat sisi (pos) anggaran penerimaan pemerintah dan sisi

(pos) anggaran pengeluaran pemerintah. Pos anggaran

pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu anggaran

belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja untuk

pemerintah daerah.

Secara rinci anggaran belanja negara adalah sebagai

berikut.

1. Belanja Pemerintah Pusat

a. Pengeluaran Rutin

1) Belanja pegawai:

gaji dan pensiun,

tunjangan beras,

lauk pauk,

lain-lain belanja pegawai dalam negeri,

belanja pegawai luar negeri.

2) Belanja barang:

belanja barang dalam negeri,

belanja barang luar negeri.

Ekonomi SMA/MA XI

3) Pembayaran bunga utang:

utang dalam negeri,

utang luar negeri.

4) Subsidi:

subsidi BBM,

subsidi non BBM:

pangan,

listrik,

bunga kredit program,

lain-lain.

5) Pengeluaran rutin lainnya

b. Pengeluaran Pembangunan:

pembiayaan pembangunan rupiah,

pembiayaan proyek.

2. Belanja Pemerintah Daerah

a. Dana Perimbangan:

Dana Bagi Hasil.

Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Khusus.

b. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Untuk lebih memahami dan mengenal sumber-sumber

penerimaan dan sumber-sumber pengeluaran atau belanja

negara, perhatikan realisasi APBN berikut ini.

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2006 Posisi Sampai

Dengan Tanggal 7 Juni 2006

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat

Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,

hingga tanggal 7 Juni 2006 realisasi pendapatan negara telah

mencapai Rp209,05 trilliun atau 33,44% dari total target

pendapatan, sedangkan realisasi belanja negara telah menyerap

Rp203,10 trilliun atau 31,36% dari total anggaran belanja.

Ikhtisar realisasi APBN Tahun Anggaran 2006 secara lengkap

adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Ekonomi SMA/MA XI

Realisasi APBN Republik Indonesia Tahun Anggaran 2006

Posisi s.d Tanggal 7 Juni 2006

(dalam ribuan rupiah)

Uraian

APBN 2006 Realisasi APBN

2006 1234 = (3/2 * 100)

A. Pendapatan

Negara dan

Hibah

I. Penerimaan

Dalam Negeri

1. Penerimaan

Perpajakan

2. Penerimaan

Bukan Pajak

II. Hibah

B. Belanja Daerah

I. Belanja Peme-

rintah Pusat

II. Belanja Daerah

C. Keseimbangan

Primer

D. Surplus/Defisit

Anggaran (A-B)

E. Pembiayaan

I. Pembiayaan

Dalam Negeri

II. Pembiayaan

Luar Negeri

(Netto)

625.237.026.162

621.605.436.162

416.313.160.000

205.292.276.162

3.632.590.000

647.667.816.140

427.598.300.000

220.069.516.140

54.198.213.857

(22.430.789.978)

22.430.789.978

50.912.989.978

(28.482.200.000)

209.052.368.427

208.474.659.556

161.473.375.157

47.001.284.399

577.708.871

203.104.153.470

113.572.156.366

89.531.997.104

37.164.192.667

5.948.214.958

7.888.726.107

22.666.664.197

(14.777.938.090)

33,44

33,54

38,79

22,89

15,91

31,36

26,56

40,68

68,57

(26,52)

35,17

44,52

51,88

Hukum

Orang tua kalian pasti pernah membayar pajak. Berilah alasan mengapa

warga negara harus membayar pajak.

Hasilnya dikumpulkan kepada gurumu!

Ekonomi SMA/MA XI

Ringkasan

3. Pengeluaran/ Belanja Daerah

Pengeluaran/ belanja daerah terdiri atas:

a. Pengeluaran Belanja

1) Belanja Rutin

Administrasi Umum.

(1) Belanja pegawai.

(2) Belanja barang.

(3) Belanja perjalanan dinas.

(4) Belanja pemeliharaan.

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Umum

2) Belanja Investasi

Publik.

Aparatur.

b. Pengeluaran Transfer

Angsuran pinjaman dan bunga.

Bantuan

Dana cadangan.

Pengeluaran Tak Terduga

APBN merupakan singkatan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, yaitu suatu daftar yang berisi

rencana penerimaan dan pengeluaran

negara dalam jangka waktu satu

tahun (dari tanggal 1 Januari sampai

dengan 31 Desember).

APBD merupakan singkatan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, yaitu suatu daftar yang

berisi penerimaan dan pengeluaran

suatu pemerintahan daerah dalam

jangka waktu satu tahun (dari

tanggal 1 Januari sampai dengan

31 Desember), yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati)

bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat I/II.

Fungsi APBN yaitu fungsi alokasi,

distribusi, dan stabilisasi.

Tujuan penyusunan APBN adalah

sebagai pedoman penerimaan dan

pengeluaran negara dalam pelak-

sanaan kegiatan produksi, perluasan

kesempatan kerja, pertumbuhan

ekonomi, dan peningkatan kemak-

muran masyarakat.

Ekonomi SMA/MA XI

Landasan hukum penyusunan

APBN:

UUD 1945 pasal 23 ayat 1

tentang Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara yang

ditetapkan setiap tahun.

Keputusan Presiden yang

ditetapkan setiap tahun tentang

pelaksanaan APBN.

Dasar Hukum Keuangan Daerah

dan APBD :

UU Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintah daerah

(Bab VIII, pasal 78 s/d 86)

UU Nomor 25 Tahun 1999

tentang Perimbangan Keuang-

an antara Pemerintah Pusat dan

Daerah

PP Nomor 105 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Per-

tanggungjawaban Keuangan

Daerah.

Kebijakan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara dapat dibedakan

menjadi:

anggaran surplus.

b .

anggaran defisit.

anggaran berimbang dan

dinamis.

Potensi keuangan daerah, diten-

tukan oleh hal-hal sebagai berikut.

Pertumbuhan penduduk.

Sumber pendapatan baru.

Kondisi awal suatu daerah.

Ekstensifikasi dan intensifikasi

penerimaan.

Kenaikan Pendapatan Domes-

tik Regional Bruto (PDRB) per

kapita riil.

Tingkat inflasi.

Penyesuaian tarif.

Pembangunan baru.

Penerimaan (pendapatan) negara

merupakan semua penerimaan

dalam negeri dan penerimaan lain

yang digunakan untuk membiayai

belanja negara.

10. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

terdiri atas:

sisa lebih perhitungan

anggaran tahun yang lalu,

b .

pendapatan Asli Daerah (PAD),

dana perimbangan.

11. Sektor fiskal merupakan salah satu

alat kebijakan pemerintah untuk

mencapai tujuan ekonomi makro.

Sektor fiskal juga sering disebut

pendapatan nasional sisi penge-

luaran, pasar barang, sektor riil,

sektor Keynesia, atau identitas

pendapatan nasional

Y = C + I + G +

X – M

12. Konsumsi adalah semua penge-

luaran rumah tangga untuk meme-

nuhi kebutuhannya. Pengeluaran

tersebut tidak ditujukan untuk

mencari pendapatan, tetapi me-

mang hanya untuk memenuhi

kebutuhannya.

13. Besarnya konsumsi dipengaruhi

oleh pendapatan, dan dalam ilmu

ekonomi sering dirumuskan

dengan fungsi konsumsi.

14. Tabungan atau

saving

biasanya

dinotasikan dengan huruf

Saving

(

) adalah fungsi dari pendapatan

nasional (

) atau dapat ditulis

sebagai

(

)

15. Investasi merupakan pengeluaran

yang dilakukan oleh sektor bisnis.

Investasi dapat berbentuk investasi

tetap bisnis atau

business fixed

Ekonomi SMA/MA XI

investment

, misalnya pembelian

mesin baru dan pembelian

silicon

graphic computer

bagi industri iklan;

bangunan perumahan atau

residential construction;

perubahan

neto inventori bisnis atau

net change

in business inventories;

atau lainnya

16. Pajak dan subsidi terkait langsung

dengan penerimaan atau penge-

luaran pemerintah sehubungan

dengan rakyat. Pemerintah memu-

ngut pajak dari rakyat, dan

pemerintah memberikan subsidi

kepada rakyat.

17. Pajak mengurangi pendapatan

masyarakat yang siap dibelanjakan.

Sebaliknya, subsidi menambah

pendapatan masyarakat yang siap

dibelanjakan.

18. Pajak dengan persentase disebut

Automatic Stabilizer,

karena

membuat perekonomian lebih kecil

fluktuasi perubahan pendapatan

masyarakatnya.

19. Pengertian Subsidi:

subsidi disebut

pajak negatif,

artinya bukannya masyarakat

“diminta” membayar pajak,

tetapi malah “diberi” uang dari

hasil penarikan pajak,

b .

subsidi penghasilan berbentuk

tunjangan-tunjangan, yang

diberikan sebagai penghasilan

atau untuk meningkatkan

penghasilan

21. Beberapa contoh transfer peme-

rintah sebagai subsidi adalah

sebagai berikut.

Sumbangan pemerintah yang

diberikan oleh negara kepada

rakyat yang menderita akibat

adanya bencana alam.

Sumbangan yang diberikan

oleh pemerintah kepada para

penganggur.

Uang pensiun yang diberikan

pemerintah kepada para

pegawai yang telah pensiun.

Subsidi yang diberikan oleh

pemerintah kepada perusa-

haan-perusahaan.

Bea siswa yang diberikan oleh

pemerintah kepada mahasiswa

dan sebagainya.

22. Yang dimaksud dengan Kebijakan

Fiskal

(Fiscal Policy)

adalah tindakan

yang diambil pemerintah dalam

bidang anggaran pendapatan dan

belanja negara dengan tujuan untuk

memengaruhi jalannya pereko-

nomian (seperti yang diinginkan).

23. Elemen sektor fiskal yang meliputi

konsumsi, tabungan, investasi,

pajak, subsidi, pengeluaran

pemerintah, ekspor, dan impor

dapat memengaruhi perekonomian

melalui proses

multiplier

24. Angka multiplier adalah angka yang

menunjukkan berapa kali penda-

patan nasional akan berubah jika

elemen kebijakan fiskal diubah.

25. Pengaruh/peranan kebijakan fiskal

(perpajakan), dalam perekonomian

sebagai berikut.

Tingkat pengenaan pajak me-

mengaruhi tingkat tabungan

pemerintah dan juga volume

sumber daya yang tersedia

untuk penyediaan modal pem-

bangunan.

Tingkat dan struktur perpa-

jakan akan memengaruhi

tabungan masyrakat.

Ekonomi SMA/MA XI

Distribusi dari beban pajak/

pengenaan pajak, dan distribusi

manfaat dari pengeluaran

pemerintah akan dapat mem-

bantu dalam pemerataan

pendapatan.

Perlakuan pajak terhadap

investasi asing (PMA) akan

memengaruhi volume arus

modal yang masuk ke dalam

negeri dan tingkat reinvestasi

dari modal yang dihasilkan.

Struktur perpajakan impor dan

ekspor akan memengaruhi

neraca perdagangan luar negeri.

26. Pengeluaran (belanja) negara

merupakan semua pengeluaran

negara untuk membiayai tugas-

tugas umum pemerintah dan

pembangunan.

Setelah mempelajari bab ini, seharusnya kalian telah memahami tentang:

a. Pengertian, fungsi, serta tujuan APBN dan APBD.

b . Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah.

c. Kebijakan pemerintah di bidang fiskal.

d. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, pelajarilah kembali hal tersebut

sebelum mengakhiri bab ini.

Refleksi

A. Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan

tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan

jawaban yang tersedia, dan kerjakan di kertas lain!

Tujuan penyusunan APBD adalah....

a. meningkatkan ekspor dan impor

b . mengatur pendapatan dan pengeluaran negara

c. meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi

d. mengatur pengatur pendapatan dan pengeluaran

daerah

e. menentukan prioritas pembangunan

Uji Kompetensi

Ekonomi SMA/MA XI

Kebijakan yang digunakan pemerintah dalam

menyusun APBN disebut juga dengan kebijakan....

a. fiskal

b. moneter

c. anggaran

d. pemerintahan

e. pembangunan

Berikut ini penerimaan negara yang meliputi:

1. gas alam,

2. pajak penghasilan,

3. laba bersih,

4. bantuan program.

Yang termasuk penerimaan dalam negeri di luar

migas adalah....

a. 1 dan 2

b . 2 dan 3

c. 1 dan 3

d. 3 dan 4

e. 2 dan 4

Di bawah ini yang

bukan

merupakan pengeluaran

rutin negara adalah....

a. subsidi

b . belanja pegawai

c. belanja proyek

d. belanja barang

e. bunga dan cicilan utang

Tujuan kebijakan anggaran adalah menyeimbangkan

anggaran, artinya anggaran....

a. pendapatan sama dengan anggaran belanja

b . pendapatan lebih besar dari anggaran belanja

c. rutin sama dengan penerimaan pemerintah

d. pembangunan sama dengan anggaran belanja

rutin

e. pendapatan sama dengan biaya rutin

Ekonomi SMA/MA XI

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah jika

RAPBN yang diajukan ditolak oleh DPR....

a. menggunakan RAPBN tahun yang lalu

b . tetap menggunakan RAPBN tersebut

c. menyusun kembali RAPBN baru

d. memperbaiki RAPBN yang tidak dapat

persetujuan

e. menunggu sampai DPR menyetujui

Berikut ini pengeluaran negara yang meliputi:

1. tunjangan beras

2. uang makan

3. belanja non pegawai

4. subsidi BBM

Yang termasuk belanja pegawai adalah....

a. 1 dan 2

b . 2 dan 3

c. 1 dan 3

d. 3 dan 4

e. 2 dan 4

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

negara dilakukan oleh pemerintah setiap....

a. satu tahun

d. empat tahun

b . dua tahun

e. lima tahun

c. tiga tahun

Berikut ini yang

bukan

merupakan sumber-sumber

pendapatan negara adalah....

a. pajak dan retribusi

b . denda dan barang rampasan oleh pemerintah

c. keuntungan dari perusahaan swasta

d. bantuan dari luar negeri

e. keuntungan dari badan usaha milik negara

10. Berikut ini merupakan pembelanjaan rutin peme-

rintah,

kecuali

....

a. belanja untuk gaji pegawai daerah

b . biaya proyek

c. biaya rapat dinas

d. biaya pemeliharaan gedung kantor daerah

e. membeli peralatan kantor

Ekonomi SMA/MA XI

11. Penyediaan sarana dan prasarana sosial, seperti jalan

dan jembatan merupakan realisasi salah satu fungsi

APBN, fungsi yang dimaksud adalah....

a. distribusi

b . alokasi

c. stabilisasi

d. pemerataan

e. sosialisasi

12. Pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk belanja pegawai dan non

pegawai termasuk jenis pengeluaran....

a. tambahan

b. rutin

c. departemen

d. pembangunan

e. non departemen

13. Azas berimbang di dalam penyusunan APBN

berarti....

a. anggaran penerimaan disesuaikan dengan

anggaran pembiayaan

b. defisit dalam anggaran pengeluaran ditutup

dengan pinjaman

c. anggaran pembiayaan disesuaikan dengan

anggaran penerimaan

d. anggaran penerimaan lebih besar dari anggaran

pembiayaan

e. anggaran penerimaan sama dengan anggaran

pengeluaran

14. Dengan APBN seimbang maka ....

a. pemerintah tidak mengalami defisit

b . laju inflasi sama dengan nol persen

c. devaluasi dapat dihindari

d. kredit luar negeri tidak diperlukan lagi

e. kelangsungan pembangunan nasional lebih

terjamin

Ekonomi SMA/MA XI

15. Di bawah ini adalah unsur-unsur anggaran belanja:

1. belanja barang

2. cicilan utang

3. pembelian kendaraan dinas

4. bantuan proyek

5. subsidi daerah otonom

Yang termasuk pengeluaran rutin adalah....

a. 1, 2, dan 5

b . 2, 3, dan 4

c. 1, 3, dan 4

d. 3, 4, dan 5

e. 1, 4, dan 5

16. Tabungan pemerintah pada hakikatnya adalah selisih

antara pos ....

a. penerimaan dan pengeluaran

b . pengeluaran pembangunan dengan pengeluaran

rutin

c. penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran

rutin

d. penerimaan luar negeri dengan pengeluaran rutin

e. penerimaan dengan pengeluaran rutin

17. Dua instrumen pokok dari kebijakan fiskal adalah....

a. pendapatan dan pengeluaran

b . perpajakan dan suku bunga

c. pendapatan dan suku bunga

d. perpajakan dan pendapatan

e. pengeluaran dan perpajakan

18. Hasil nilai ekspor kerajinan Indonesia dalam APBN

dimasukkan di pos....

a. penerimaan rutin

b . penerimaan dalam negeri

c. penerimaan pembangunan

d. penerimaan proyek

e. penerimaan ekspor

Ekonomi SMA/MA XI

19. Salah satu fungsi kebijakan fiskal oleh pemerintah

adalah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan

pembagian pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini dinamakan dengan fungsi....

a. alokasi

b . distribusi

c. stabilisasi

d. rehabilitasi

e. rekonstruksi

20. Dalam RAPBN pos bunga dan cicilan utang terdapat

dalam....

a. pengeluaran rutin

b . pengeluaran pembangunan

c. penerimaan migas

d. penerimaan non migas

e. penerimaan pembangunan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat

dan tepat!

Sebutkan pengertian APBN dan APBD!

Sebutkan fungsi dan tujuan APBN!

Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber penerimaan

negara!

Sebutkan dan jelaskan pengeluaran negara!

Kebijakan anggaran dapat dilaksanakan dalam

beberapa cara. Sebutkan dan jelaskan satu persatu!

Deskripsikan apa yang dimaksud dengan kebijakan

fiskal!

Sebutkan fungsi utama kebijakan fiskal!

Sebutkan jenis-jenis kebijakan fiskal!

Deskripsikan pengaruh/peranan kebijakan fiskal

(perpajakan), dalam perekonomian suatu negara!

10. Sebutkan perbedaan antara pajak dan subsidi!